Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penjelasan Wacana Tugas Kaur Pemerintahan Desa Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

download image

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 wacana Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa disebutkan bahwa Kaur Pemerintahan Desa yaitu perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan acara berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, training kenyamanan, dan ketertiban penduduk .

Tupoksi dari Kaur Pemerintahan Desa tersebut diatas sebagaimana dikelola dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 perihal Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa.

A. Tugas Pokok Kaur Pemerintahan Desa:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 disebutkan bahwa peran dari Kaur Pemerintahan Desa yakni sebagai berikut:

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Desa, merencanakan materi perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk aturan Desa.

B. Fungsi Kaur Pemerintahan Desa:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 disebutkan bahwa fungsi dari Kaur Pemerintahan Desa yaitu sebagai berikut:
  1. Melaksanakan acara administrasi kependudukan
  2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
  3. Melaksanakan kegiatan manajemen pertanahan
  4. Melaksanakan Kegiatan pencatatan monografi Desa
  5. Mengurus antisipasi bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan penduduk untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
  6. Mempersiapkan dukungan dan melaksanakan aktivitas kemasyarakatan yang bekerjasama dengan upaya membuat kenyamanan dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
Poin-poin yang penulis paparkan di atas merupakan tugas pokok dan fungsi kaur pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.
download image