Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penyusunan Peraturan Desa Oleh Bpd Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD Menurut Permendagri Nomor  Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014

Dalam Paragraf 2 Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 ihwal Pedoman Teknis Peraturan di Desa dijelaskan wacana mekanisme Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD selaku berikut:
  1. BPD dapat menyusun dan menganjurkan rancangan Peraturan Desa.
  2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk desain Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, desain Peraturan Desa perihal rencana kerja Pemerintah Desa, desain Peraturan Desa ihwal APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
  3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu direkomendasikan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan selaku desain Peraturan Desa tawaran BPD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 perihal Pedoman Teknis Peraturan di Desa dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Pada 31 Desember 2014. Jenis Peraturan yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 ini yaitu perihal Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Dalam Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa Peraturan di Desa tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan lazim, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-permintaan yang lebih tinggi. Permendagri 111 tahun 2014 ini ialah pergantian atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Semoga Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa.
download image