Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Peran Koordinator Daerah Dalam Pelaksanaan Pkh

download image
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  Tugas Koordinator Wilayah dalam Pelaksanaan PKH

Berdasarkan penjelasan Bab III Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterangkan bahwa Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) karakter e bertugas membantu kepala dinas sosial tempat provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:
  • menentukan bisnis proses berlangsung sesuai dengan ketentuan di tingkat kawasan provinsi;
  • memutuskan aplikasi PKH mampu diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
  • membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat tempat provinsi;
  • pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat kawasan provinsi;
  • melakukan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pemasukan dan belanja tempat;
  • mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat kawasan provinsi; dan
  • memberikan penilaian kinerja koordinator tempat kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.
Demikianlah penjelasan tentang Tugas Koordinator Wilayah PKH sebagaimana temaktum dalam klarifikasi Bab III Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 wacana Program Keluarga Harapan.

Selengkapnya: Download Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 wacana Program Keluarga Harapan. DOWNLOAD DISINI
download image