Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Peraturan Desa Dalam Uu Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pe Peraturan Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa sesudah dibahas dan disepakati bareng Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka aturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa ialah pembagian terstruktur mengenai atas aneka macam kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-usul yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa dihentikan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dilarang merugikan kepentingan biasa , ialah:
  • terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  • terganggunya jalan masuk kepada pelayanan publik;
  • terganggunya ketenteraman dan ketertiban lazim;
  • terganggunya acara ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Desa; dan
  • diskriminasi terhadap suku, agama dan keyakinan, ras, antargolongan, serta gender.
Sebagai suatu produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi penduduk Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk menganjurkan atau menawarkan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang menertibkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal ajakan dan kewenangan berukuran setempat Desa pelaksanaannya diawasi oleh penduduk Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hal itu dimaksudkan biar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa mampu diawasi secara berkesinambungan oleh warga penduduk Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan penduduk Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, penduduk Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif kepada pelaksanaan Peraturan Desa.

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa yakni Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Demikianlah klarifikasi perihal peraturan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.


Silakan Unduh UU Nomor 6 Tahun 2014. UNDUH DISINI
download image