Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Persyaratan Operasional Dan Mekanisme Pengurus Bumg (Sop Pengurus)

download image


Standar Operasional Dan Prosedur Pengelola BUMG  Standar Operasional Dan Prosedur Pengelola BUMG (SOP  Pengelola)

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGELOLA BUMG (SOP  PENGELOLA)
GAMPONG JULI TAMBO TANJONG KECAMATAN JULI  KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

DENGAN  RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA PEMERINTAH GAMPONG BERSAMA LEMBAGA TUHA PEUT GAMPONG JULI TAMBO TANJONG KECAMATAN JULI  KABUPATEN BIREUEN
Menimbang
:
Bahwa  untuk   melakukan  ketentuan  Pasal  9   Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan   Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi     Republik  Indonesia   Nomor  04    tahun  2015 ihwal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik    Gampong,   perlu   menetapkan   Standar   Operasional  dan Prosedur Pengelola Badan Usaha Milik  Gampong “ INDOCEH MANDIRI “

Mengingat
:
1.     Undang - Undang Nomor 37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (Lembaran Negara  Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor     131, Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia   Nomor 4443);
2.     Undang - Undang Nomor 40  Tahun 2007 ihwal Perseroan Terbatas    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia Tahun 2007  Nomor 106,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4756);
3.     Undang-Undang   Nomor 1   Tahun   2013 tentang  Lembaga Keuangan   Mikro  (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia Tahun   2013  Nomor  12,  Tambahan      Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4.     Undang-Undang   Nomor  6    Tahun    2014   ihwal   Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun  2014 Nomor 7, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 5495);
5.     Peraturan     Pemerintah     Republik   Indonesia  Nomor  43 Tahun    2014 tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang - Undang  Nomor  6   Tahun  2014  ihwal  Desa  (Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor  123, Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia   Nomor 5539);
6.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60  Tahun 2014 perihal  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Negara  (Lembaran        Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 168,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7.     Peraturan Presiden Nomor  12       Tahun      2015     tentang Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 13);


MEMUTUSKAN
I.   Uraian tugas Pengelola BUMG “INDOCEH MANDIRI”
Melaksanakan semua uraian peran sesuai dengan kepengurusanya.
1.1  Tugas lazim Pengurus
a.     Bertanggung jawab kepada seluruh pengelolaan usaha BUMG
b.     Melaksanakan    dan    mengembangkan    BUMG  supaya    menjadi lembaga yang melayani kebutuhan  ekonomi dan / atau pelayanan lazim penduduk Gampong
c.     Menggali dan  mempergunakan  potensi usaha  ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gamong; dan
d.     Melakukan  kerja  sama  dengan  forum  forum  perekonomian desa lainnya.
e.     Membuat  laporan  keuangan  seluruh  unit  unit  perjuangan  BUMG setiap bulan
f.       Membuat laporan kemajuan aktivitas unit unit usaha BUMG setiap bulan
g.     Memberikan  laporan   perkembangan   unit   unit   perjuangan  BUMG terhadap masyarakat Gampong lewat musyawarah Gampong sekurang kurangnya 2 ( dua ) kali dalam 1( satu ) tahun.
h.     Melakukan training kepada unit – unit perjuangan BUMG
i.        Melakukan    evaluasi    dan     investigasi     eksklusif    Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibentuk  oleh masing –  masing unit  perjuangan  BUMG sesuai  dengan ketentuan
j.        Membantu  peningkatan  kapasitas  penanggung  jawab unit  usaha BUMG  lewat   training   panduan   lapangan,   dan pendampingan dalam setiap kegiatan perjuangan
k.     Mendorong transparansi  dalam pengelolaan keuangan pengelolaan perjuangan dan informasi yang lain lewat papan info dan memberikan secara langsung terhadap pihak yang memerlukan.

1.2  Tugas Khusus
1.2.1. Komisaris / Penasehat
a.     melaksanakan  pengawasan dan  memperlihatkan rekomendasi  kepada pelaksana   operasional / Direktur   dalam   mengerjakan kegiatan pengurus usaha desa.
b.    Memberikan pesan tersirat  terhadap  Pelaksana Operasional dalam melakukan pengelolaan BUMG ;
c.     Memberikan rekomendasi dan pendapat tentang masalah yang  dianggap penting bagi pengelolaan BUMG ;
d.    Mengendalikan pelaksanaan aktivitas pengelolaan BUMG ;
e.     Memantau pertumbuhan  BUMG ;
f.       Melakukan  investigasi/audit kepada pengelolaan manajemen dan keuangan BUMG setiap 3 bulan sekali ;
g.    Membuat usulan hasil pemeriksaan / audit ; dan
h.     Menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam musyawarah Gampong;
1.2.2. Pengawas
a.     Mempunyai  kewajiban  mengadakan  Rapat   Umum untuk  membahas  kinerja  BUMG sekurang kurangnya 1 ( satu ) tahun sekali ;
b.     Rapat lazim  pengawas  meliputi  penyeleksian  dan pengangkatan pengelola BUMG ;
c.     Penetapan  kebijakan  pengembangan aktivitas  perjuangan  dari BUMG;
d.     Mengusulkan planning  strategis  usaha  6  tahunan yg  buat oleh pelaksana operasional BUMG untuk disahkan Keuchiek;
e.     Melakukan  pemeriksaan /audit kepada pengelolaan administrasi dan keuangan BUMG setiap 3 bulan sekali ;
f.       Membuat usulan hasil investigasi / audit ; dan
g.     Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap  kinerja pelaksanan  operasional;
1.2.3. Ketua / Direktur
a.     Menyusun  perencanaan,  melakukan  kerjasama dan pengawasan seluruh acara operasional BUMG ;
b.     Membina pegawai pelaksana operasional ;
c.     Mengurus dan mengurus kekayaan BUMG ;
d.     Menyelenggarakan  manajemen    umum   dan   keuangan BUMG ;
e.     Menyusun planning strategis usaha  6  tahunan yg  disahkan oleh Keuchiek lewat permintaan Badan Pengawas;
f.       Menyusun   dan    menyampaikan   Rencana   Usaha    dan Anggaran  Tahunan  yang ialah  klasifikasi  tahunan dari Rencana  Strategis  Usaha  kepada  Keuchiek melalui Badan Pengawas;
g.     Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  seluruh  acara BUMG sekurang-kurangnya3 bulan sekali lewat musyawarah Gampong;
1.2.4.  Sekretaris
a.     Melaksanakan aktivitas manajemen perkantoran ;
b.     Membantu eksekutif  dalam  penyusunan  planning  strategis usaha 6  tahunan yg  disahkan  oleh  Keuechiek  melalui permintaan Badan Pengawas;
c.     Membantu eksekutif dalam penyusunan Rencana Usaha dan Anggaran  Tahunan  yang ialah  penjabaran  tahunan dari Rencana  Strategis  Usaha  terhadap  Keuchiekmelalui Badan Pengawas;
d.     Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
e.     Memimpin dan mengarahkan  peran – tugas pegawai ;
f.       Menghimpun dan menyusun laporan acara bersama bendahara dan Badan Pengawas;
1.2.5. Bendahara.
a.     Menerima, membayarkan dan menata usahakan  keuangan BUMG;
b.     Melaksanakan laporan keuangan ;
c.     Menyusun   rencana   anggaran   pendapatan   dan   belanja BUMG;
d.     Menyusun laporan keuangan;
e.     Mempertanggungjawabkan  pengelolaan keuangan BUMG ;
f.       Dalam hal pengeluaran keuangan harus atas wawasan dan kesepakatan administrator BUMG;
g.     Membantu  eksekutif  dalam  penyusunan   planning  strategis perjuangan 6  tahunan yg  disahkan  oleh  Keuchiek melalui ajakan Badan Pengawas;
h.     Membantu administrator dalam penyusunan Rencana Usaha dan Anggaran  Tahunan  yang ialah  klasifikasi  tahunan dari Rencana  Strategis  Usaha  terhadap  Keuchiek melalui Badan Pengawas;

 1.2.6.    Pegawai / Staf
a.     Melaksanakan  peran  sesuia  bidang  / unit   perjuangan  masing masing;
b.     Mematuhi seluruh keharusan dan larangan ;
c.     Mendahulukan   kepentingan   BUMG di   atas  kepentingan yang lain;
II.   Jam kerja
Senin  s/d  Sabtu,  masuk  jam  09.00  s/d  15.00  WIB  dan  (Sesuai keperluan masyarakat)
III.  Rencana Kerja
a.     Pengelola Harus memiliki rencana kerja.
b.     Cuti  melahirkan   maksimal  3    bulan   bisa  diambil  didepan  atau dibelakang.
c.     Cuti tahunan  12  hari, bagi pengelola  yang  minimal kurun kerjanya telah satu tahun, tergolong hari raya dan tidak boleh serentak .
d.     Ijin tidak masuk harus membuat surat tertulis ditujukan ke  Komisaris / Penasehat
IV.  Hak atas Honor
a.     Besarnya  Honor dikontrol  berdasarkan   keputusan   Musyawarah desa sesuai dengan jabatanya.
b.    Honor pengelola diambil dari  keuntungan perputaran modal usaha
c.     Bonus  tahunan  untuk  pelaksana  diambil dari  SHU      sesuai  hasil keputusan Musyawarah Gampong maksimal 5 %.
V.   Sistem pembayaran
a.     Honor diberikan  setiap  tanggal  01   s/d  10   tiap  bulan  dibuktikan dengan absensi.
b.    Bonus  diberikan sekali dalam  satu  tahun  berdasarkan  SHU   laba tahun  berjalan setelah tutup  buku  dan  sehabis musyawarah Gampong tahunan dijalankan.
VI.   Perekrutan dan perjanjian kerja
Berdasarkan   hasil  penilaian  keperluan   pengelola   BUMG jika dipandang  perlu mesti  diadakan registrasi  dan seleksi, penerima yang diperbolehkan mendaftar  dari Gampong setempat dengan bukti memiliki KTP dan bordomisili di Gampong.


VII. Pelaporan
Pelaksana Oprasional BUMG setiap 3 Bulan wajib membuat laporan rangkap 3  untuk diberikan  terhadap  Komisaris, Pengawas Melalui Direktur BUMG dan  sebagai  arsip  BUMG.   Laporan  harus  menggambarkan aktivitas selama tiga bulan sarat mencakup pembukuan keuangan dan aktivitas yang sudah  dilakukan  serta  rencana  kegiatan bulan  selanjutnya  dan laporan ditutup  tiap selesai bulan.  Pengelola  juga memiliki kewajiban untuk menawarkan layanan isu  kepada masyarakat sebagai bentuk pengembangan sikap transparan Melalui Papan Informasi.
VIII. Evaluasi Kinerja Pengurus
Evaluasi  kinerja  dikerjakan  oleh Komisaris dan  Pengawas,   dan  hasil evaluasi disampaikan  ke   penduduk   melalui lembaga  Musyawarah Gampong. Adapun hasil penilaian tersebut sebagai dasar pertimbangan forum untuk menetapkan   laporan  pertanggungjawaban  Pengelola   diterima,  ditolak atau  diterima dengan  catatan,  dan  penilaian ini dilaksanakan  setiap  tamat tahun.
IX.  Prosedur pemutusan relasi kerja
Berdasarkan  hasil  penilaian kinerja  dan  pertimbangan  forum,   maka Pengelola mampu dijalankan pemutusan korelasi kerja. Jika Komisaris dan Badan Pengawas menemukan adanya pelanggaran prosedur maupun aba-aba etik oleh pengurus  maka prosedur yang ditempuh, adalah :
a.     Pengurus  BUMG diberi hak penjelasan hasil temuan.
b.     Badan  Pengawas  akan   menawarkan  rekomendasi  kepada   hasil temuan dan penjelasan yang diberikan oleh pengurus BUMG.
c.     Rekomendasi   dari   Badan    Pengawas       dipakai   selaku    materi pertimbangan forum Musyawarah untuk mengambil keputusan.
d.     Pengurus  BUMG yang mengundurkan  diri atau  di  PHK  diwajibkan mengadakan serah terima pekerjaan ke  Badan Pengawas
X.    Katagori pelanggaran Kode Etik
1.     Pengurus   BUMG  tidak masuk  kerja   selama 7    hari berturut-turut  tanpa seijin Komisaris dan Badan Pengawas.
2.     Pengurus  BUMG   tidak  melakukan   tugasnya  sesuai  dengan tupoksinya
3.     Pengurus   BUMG  mencairkan   dana    tidak   sesuai     keputusan Musyawarah
4.     Pengurus   BUMG    dalam   menjalankan   tugasnya   mengabaikan hukum yang ada.
XI.  Katagori Kinerja Rendah
Pengurus  BUMG   tidak  mampu  merealisasikan  target  yang  telah ditetapkan. Realisasi sekurang-kurangnyabagi pengelola yakni sekurang – kurangnya 80%   dari target yang telah ditetapkan.  Jika  realisasi sasaran kurang dari 80%, maka dilaksanakan penilaian terhadap  kinerja pengurus BUMG untuk memikirkan pergantian pengurus.

download image