Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Prosedur Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Mekanisme Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor  Mekanisme Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Perangkat Desa ialah komponen staf yang menolong kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kerjasama yang bernaung dalam sekretariat Desa, dan unsur penunjang tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan bagian kewilayahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah menyanggupi standar lazim dan tolok ukur khusus sebagaimana dikontrol dalam (Pasal 2 ayat 1).


Persyaratan Umum Perangkat Desa sebagai berikut:

  1. Pendidikan paling rendah sekolah menengah lazim atau sederajat,
  2. Berusia 20 tahun hingga dengan 42 tahun, dan
  3. Memenuhi kelengkapan kriteria manajemen.
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Desa, terdiri atas:
  • Kartu tanda penduduk;
  • Surat informasi tanda penduduk;
  • Surat pernyataan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  • Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan  Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945;
  • Mempertahankan dan memelihara  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan  Bhinneka Tunggal Ika, yang dibentuk oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  • Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah  terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau 
  • surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  • Akte kelahiran atau surat informasi kenal lahir;
  • Surat informasi berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
  • Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat  oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
Persyaratan khusus Perangkat Desa

Persyaratan khusus Perangkat Desa adalah standar yang bersifat khusus dengan mengamati hak asal ajakan dan nilai sosial budaya penduduk desa setempat dan syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.


Mutasi Perangkat Desa


Mutasi perangkat desa yaitu perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilaksanakan oleh kepala desa selaku upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayananan di Desa.


Mutasi perangkat desa juga dijalankan dalam rangka adaptasi struktur baru organisasi pemerintahan desa yang dikelola oleh pemerintah Peraturan Desa.


Pergantian jabatan/mutasi perangkat desa ialah dinamika dalam suatu organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan kenaikan kinerja dan penyegaran jabatan.


Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa/pergeseran jabatan yaitu hal yang masuk akal dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.


Pemberhentian Perangkat Desa


Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa pasti harus sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri sudah mempublikasikan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.


Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 ini dijelaskan perangkat desa diberhentikan sebab tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas usul sendiri, dan ketiga alasannya diberhenti.



Perangkat desa yang diberhentikan alasannya adalah:
  1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Berhalangan tetap;
  4. Tidak lagi menyanggupi patokan selaku perangkat desa, dan
  5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan terhadap camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:

  1. Kepala Desa mampu membentuk Tim yang terdiri dar seorang ketua, seorang sekretaris dan sekurang-kurangnyaseorang anggota;
  2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dijalankan oleh Tim;
  3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sedikitnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa terhadap Camat;
  5. Camat memberikan usulan tertulis kepada calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa kesepakatan atau penolakan menurut standar yang diputuskan;
  7. Dalam hal Camat menawarkan kesepakatan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa wacana Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  8. Dalam hal usulan Camat berisi penolakan, Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan kembali kandidat Perangkat Desa.
Demikianlah klarifikasi singkat perihal Aturan Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Salam Berdesa............
download image