Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

 juragan desa telah membahas tentang tugas dan wewenang Kades dan perangkat desa dalam pen Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

Sahabat juragan desa, pada artikel sebelumnya, juragan desa sudah membicarakan tentang peran dan wewenang Kades dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018. Pada postingan ini penulis memposting ihwal Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018.

Dalam pengertian ungkapan, Keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang mampu dinilai dengan uang, tergolong didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan keharusan desa tersebut.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses acara di desa, yang berisikan penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.Pengelolaan keuangan desa dijalankan secara tertib dan terjadwal yang ditetapkan di dalam APBDesa sehabis dibahas dan disetujui oleh BPD. Keuangan desa dikontrol dalam abad 1 (satu) tahun anggaran adalah mulai tanggal 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri 20 Tahun 2018 yang terdiri atas:
  1. Pendapatan orisinil desa (PADes), berisikan hasil perjuangan desa (HUDes), hasil Kekayaan desa (HKDes), hasil swadaya dan partisipasi, hasil tolong-menolong, dan lain-lain pendapatan asli desa (PADes) yang sah;
  2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 persen untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian didedikasikan bagi desa;
  3. Bagian dari dana perimbangan keuangan sentra dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 persen, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang ialah Alokasi Dana Desa (ADD); Rasio penggunaan dana ADD yaitu 30 persen untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70 persen untuk pemberdayan masyarakat.
  4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan persoalan pemerintahan;
  5. Hibah dan pinjaman dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pemasukan desa yang sudah dimiliki dan diatur oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah kawasan.
Sumber pemasukan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi kawasan yang telah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan pemanis oleh Pemerintah Desa. Sumber pemasukan desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Perbub/Perwal.

Bantuan keuangan terhadap desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan lewat kas desa. Pemberian hibah dan pinjaman tidak mengurangi keharusan-keharusan pihak penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat selaku barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan. Sumbangan yang berupa uang dimasukkan ke dalam APBDes. Dalam rangka memajukan pendapatan penduduk dan desa, Pemerintah Desa mampu mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan peluangDesa masing-masing.

Teknik Penganggaran Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

Perencanaan dan penganggaran di Desa ialah proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan yakni penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan planning budget tahunan (APBDes) pada hakikatnya ialah penyusunan rencana instrumen kebijakan publik selaku upaya memajukan pelayanan kepada masyarakat. Oleh alasannya adalah pentingnya budget tersebut maka penyusunan rencana anggaran/penyusunan budget juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (PEMDes).

APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara PEMDes dan BPD perihal belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah dan pemasukan yang diperlukan untuk menutup kebutuhan belanja tersebut atau pembiayaan yang dibutuhkan kalau diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam proses perencanaan budget diketahui adanya siklus anggaran yang mencakup tiga tahap selaku berikut:

Tahap Persiapan Anggaran Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan duduk perkara tersebut, yang perlu diperhatikan yakni sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dulu dikerjakan penaksiran pemasukan secara lebih akurat.

Tahap Pelaksanaan Anggaran Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

Setelah APBDes disetujui oleh BPD, tahap berikutnya ialah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya tata cara informasi akuntansi dan pengendalian administrasi.

Tahapan Pelaporan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

Tahap tamat dari siklus budget yakni pelaporan dan penilaian budget. Tahap antisipasi dan pelaksanaan budget terkait dengan faktor operasional budget, sedangkan tahap pelaporan dan penilaian terkait dengan faktor akuntabilitas.

Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa APBDes mengkoordinasikan kegiatan belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pemasukan dan pembiayaan oleh Pemerintah Desa untuk sebuah kurun tertentu. Teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDes sebagai berikut :
  1. Semua penerimaan (baik dalam bentuk duit, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDes.
  2. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
  3. Jumlah pemasukan ialah asumsi terukur dan dapat diraih serta berdasarkan ketentuan perundangundangan.
  4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan mesti didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
Demikianlah klarifikasi singkat yang telah penulis paparkan ihwal Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018. Semoga postingan ini bermanfaat
download image