Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Proses Penyelesaian Masalah/Sengketa Perdata Di Tingkat Gampong Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018


Bagian Keempat
Proses Penyelesaian Perkara/Sengketa Perdata
Pasal 131

Proses Penyelesaian Perkara/Sengketa Perdata di tingkat Gampong sebagaimana yang dikontrol dalam Pasal 131 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 ialah sebagai berikut:


(1) Laporan masalah disampaikan oleh korban dan/atau para pihak bersengketa kepada peutua dusun dan/atau lembaga etika yang bersangkutan untuk disampaikan terhadap Keuchik.


(2) Dalam hal keadaan tertentu, laporan dapat juga disampaikan pribadi terhadap Keuchik.


(3) Penyampaian laporan terhadap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di sampaikan di Kantor/Rumah Keuchik atau di Meunasah.



(4) Peradilan adab mampu melaksanakan persidangan, kalau pihak yang bersengketa telah setuju untuk menuntaskan perkaranya melalui peradilan akhlak.

(5) Untuk mendapat kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keuchik dan perangkatnya atau delegasi ditunjuk untuk melaksanakan pendekatan terhadap para pihak lewat mediasi dan perundingan.
(6) Apabila para pihak bersengketa sepakat, maka Keuchik bersama perangkat gampong dan Imeum gampong melalui rapat internal memutuskan agenda sidang.


Pasal 132

(1) Keurani Gampong selaku panitera memanggil secara resmi para pihak untuk menghadiri persidangan pada hari, tanggal dan tempat yang sudah ditetapkan.


(2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didatangi oleh para pihak dan saksi.
(3) Apabila para pihak tidak mampu menghadiri sebab kondisi tertentu, maka para pihak mampu diwakili oleh walinya dan/atau saudaranya sebagai juru bicara dengan memberikan surat kuasa.

(4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat resmi dan dilaksanakan di meunasah atau kawasan lain.



Pasal 133

(1) Pimpinan sidang memberi potensi pertama kepada para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan keterangannya dan panitera mencatat seluruh informasi dimaksud.


(2) Untuk melengkapi/mendukung keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan sidang meminta keterangan saksi dan kalau dipandang perlu saksi disumpah sebelum memberi kesaksiannya.


(3) Pimpinan sidang memberi kesempatan kepada tuha peuet, ulama dan cendikiawan serta tokoh budpekerti untuk menyikapi sekaligus menyampaikan alternatif-alternatif penyelesaian kasus dimaksud.


(4) Penentuan jenis putusan dan sanksi yang diberikan dikerjakan melalui musyawarah antara pimpinan sidang dengan seluruh anggota majelis sidang.


(5) Apabila para pihak dapat mendapatkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitera mencatat putusan dimaksud dan menetapkan dalam sebuah surat kesepakatanperdamaian.


Pasal 134

(1) Apabila putusan peradilan etika gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4), tidak dapat diterima/disetujui, para pihak mampu mengajukan banding ke peradilan akhlak tingkat mukim dan panitera mencatat keberatan para pihak dalam surat penetapan putusan peradilan budbahasa gampong.


(2) Pengajuan kasus kepada peradilan etika mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan menurut surat penetapan putusan peradilan adat gampong



Pasal 135

(1) Pimpinan sidang membacakan isi putusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (5) kepada para pihak dan para saksi di dalam persidangan peradilan budpekerti gampong.


(2) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta para pihak dan saksi untuk menandatangani surat persetujuanperdamaian


(3) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada para pihak yang melaksanakan perdamaian dan saksi serta menjadi arsip pada peradilan budbahasa gampong yang tembusannnya disampaikan terhadap majelis adat mukim serta pihak terkait.



Pasal 136

(1) Sanksi dapat dikenakan terhadap salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak yang bersengketa.

(2) Pelaksanaan eksekusi putusan dikerjakan melalui suatu upacara perdamaian dan segala ongkos menjadi beban salah satu pihak dan/atau para pihak berdasarkan putusan sebagaimana tersebut pada ayat (1)



Pasal 137

(1) Keputusan peradilan budpekerti gampong memiliki kekuatan hukum tetap. 

(2) Keputusan peradilan budpekerti gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan selaku materi pertimbangan oleh semua pihak yang bila dikemudian hari kasus yang sama menjadi objek kasus pada sistem peradilan budbahasa maupun peradilan negara.
download image