Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Regulasi Blt Dana Desa Tahap Ii Dalam Tahap Sinkronisasi

download image
Regulasi BLT Dana Desa Tahap II dalam Tahap Sinkronisasi Regulasi BLT Dana Desa Tahap II dalam Tahap Sinkronisasi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, regulasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap kedua dikala ini tengah dalam tahap sinkronisasi di KEMENKUMHAM.

Ditargetkan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) tahap dua mampu dimulai pada bulan Juli 2020.

"Pertengahan Juni hampir pasti keluar, dan itu berlaku semenjak bulan Juli bagi desa yang menyalurkan BLT Desa-nya pada bulan April," kata Mendes PDTT Abdul Halim ketika konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Sebelumnya, pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebesar Rp 600 Ribu per kepala keluarga untuk membantu perekonomian warga yang sekarang tengah terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tahap pertama itu berlaku untuk 3 bulan.

Secara rinci, Gus Menteri menjelaskan, kalau santunan tahap pertama tersalurkan pada bulan April, maka derma itu akan berlaku bagi tiga bulan berikutnya adalah Mei-Juni.

Demikian halnya untuk dukungan yang tersalurkan pada bulan Mei, berlaku untuk bulan Juni-Juli dan untuk Juni, berlaku hingga Agustus.

"Kemudian disusul 3 bulan yang kedua yang Rp 300 Ribu Sehingga, rentang sumbangan lansung tunai desa ini selama 6 bulan ke depan," ujarnya.

Sejauh ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) tahap pertama telah tersalurkan ke 61.837 wilayah atau sekitar 83 % (persen) dari total 74.953 daerah desa.

Adapun realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) yang tersalurkan sebesar Rp 3,95 T. Penyaluran tersebut diperuntukkan bagi 6.591.206 keluarga miskin, yang terdiri atas 1.346.401 keluarga yang kehilangan mata pencaharian, dan 264.157 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun.

Serta, bagi 4.980.648 keluarga miskin yang sebelumnya masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun belum menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat maupun Daerah serta belum terdata.

Abdul Halim tak menampik kalau dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini masih ada sejumlah hambatan dan rintangan. Salah satunya adalah adanya cita-cita Kades untuk menyelesaikan apalagi dulu penyaluran acara jaring pengaman sosial (JPS) yang lain dari pemerintah sentra yang sekarang sudah digelontorkan biar tidak terjadi penumpukan.

"Semangatnya sih manis, cuma kita minta untuk dijalankan percepatan," ujar Mendes Halim.

Sumber: Kompas.com dengan judul Aslinya"Menteri Desa: Regulasi BLT Dana Desa Tahap II dalam Tahap Sinkronisasi",


Dapatkan Informasi seputar Desa Melalui Fanpage Juraganberdesa
download image