Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sekretaris Desa Tidak Boleh Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa Di Desa

download image
Sekretaris Desa Dilarang Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa di Desa Sekretaris Desa Dilarang Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa di Desa

Setelah berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 wacana Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Banyak sobat juragan berdesa yang mengajukan pertanyaan. Apakah Sekretaris Desa dibolehkan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa? Kalau tidak diperbolehkan apa dasar hukumnya?

Apa sajakah peran dari TPK/TPBJ di Desa?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pasti dibutuhkan penelaahan yang mendalam kepada peraturan perundang-ajakan. sebelum penulis mengulas lebih lanjut terhadap pertanyaan netizen di atas. Mari kita pahami dahulu apa saja tugas Sekretaris Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Sekretaris Desa yakni Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa memiliki tugas sebagai berikut:
  1. mengordinasikan penyusunan desain APB Desa dan rancangan pergantian APBDes;
  2. Mengorganisasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan desain peraturan kepala desa wacana pembagian terstruktur mengenai APBDes dan Perubahan Penjabaran APBDes;
  4. Mengorganisasikan tugas perangkat desa lain yang melaksanakan peran PPKD; 
  5. Mengorganisasikan penyusunan pembukuan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; dan
  6. Mengordinasikan penyusunan desain peraturan desa perihal APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 
Selain tugas-tugas sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, Sekretaris desa mempunyai peran melaksanakan verifikasi kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), melaksanakan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut secara tegas menempatkan posisi Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa, dan pelaksana kegiatan anggaran menjadi peran Kasi/Kaur.

Kemudian dalam Pasal 7 (Ayat) 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 diterangkan bahwa kaur dan kasi dalam melakukan tugasnya dapat dibantu oleh tim yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak mampu dijalankan sendiri.

Nah, kembali pada pertanyaan di atas ihwal Apakah Sekdes Boleh Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa di Desa?

Yang perlu kita ketahui yaitu dasar hukum pengadaan barang/jasa di desa ketika ini mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 perihal Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang ialah pergantian atas Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015.


Dalam Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. disebutkan bahwa para pihak dalam pengadaan berisikan Kepala Desa, Kasi/Kaur, TPK, Masyarakat dan Penyedia.

Kemudian dalam Pasal selanjutnya, yakni Pasal 10 (Ayat) 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 wacana Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, diterangkan bahwa Kasi/Kaur mengorganisir pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Dari klarifikasi di atas, mampu kita ambil kesimpulan bahwa pengadaan barang/jasa di desa menjadi tupoksi Kaur dan Kasi.

Demikian tanggapan singkat dari penulis blog Juragan Berdesa atas pertanyaan, Apakah Sekdes Boleh Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa di Desa?. Semoga tulisan ini berguna. Salam Juragan Berdesa

Dapatkan Informasi seputar Desa Melalui Fanpage Juraganberdesa
download image