Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Siapakah Yang Melakukan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Kaur/Kasi Atau Tpk? Berikut Penjelasannya

download image

Siapakah yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kaur/Kasi atau TPK? Berikut Penjelasannya

Pertanyaan di atas sering muncul semenjak ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (PERKA LKPP) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Berdasarkan Pada BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang berikutnya disebut Pengadaan yaitu kegiatan untuk menemukan barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau pemasokbarang/jasa.

Kepala Urusan yang berikutnya disebut Kaur yakni perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang melaksanakan tugas PPKD.

Kepala Seksi yang berikutnya disebut Kasi yaitu perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan PPKD.

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang menolong Kepala Seksi/Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebab sifat dan jenisnya tidak mampu dilakukan sendiri oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan.

Adapun Para Pihak Dalam Pengadaan barang/jasa di Desa terdiri atas:
  1. Kepala Desa;
  2. Kepala Seksi/Kepala Urusan;
  3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  4. Masyarakat; dan
  5. Penyedia.
Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan barang/jasa di desa yaitu sebagai berikut:
  1. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hasil Musrenbangdes;
  2. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
  3. menuntaskan pertikaian antara Kasi/Kaur dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
Tugas Kasi/Kaur dalam mengorganisir Pengadaan barang/jasa di desa ialah sebagai berikut:
  1. memutuskan dokumen antisipasi Pengadaan;
  2. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan terhadap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  3. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan acara yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
  4. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
  5. menertibkan pelaksanaan Pengadaan;
  6. menerima hasil Pengadaan;
  7. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
  8. menyerahkan hasil Pengadaan pada aktivitas sesuai bidang tugasnya terhadap Kepala Desa dengan isu acara penyerahan.
Tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu sebagai berikut:
  1. melakukan Swakelola;
  2. menyusun dokumen Lelang;
  3. menginformasikan dan melakukan Lelang untuk Pengadaan lewat Penyedia;
  4. menentukan dan memutuskan Penyedia;
  5. menilik dan melaporkan hasil Pengadaan terhadap Kasi/Kaur; dan
  6. mengumumkan hasil aktivitas dari Pengadaan.
Siapakah yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara swakelola?

Pada Lampiran I Bab III, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Pelaksanaan Pengadaan diterangkan Swakelola dilakukan oleh:
  1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); atau
  2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melibatkan masyarakat.
Kepala Seksi/Kepala Urusan melakukan tugas pengendalian pelaksanaan aktivitas Swakelola yang mencakup:
  1. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  2. penggunaan narasumber/tenaga kerja, fasilitas prasarana/ peralatan dan material/materi.
Siapakah yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa lewat penyedia?

Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dijalankan dengan cara:
  1. Pembelian Langsung;
  2. Permintaan Penawaran; atau
  3. Lelang
1) Pembelian Langsung

Pembelian eksklusif ialah metode pengadaan yang dikerjakan dengan cara membeli/mengeluarkan uang langsung kepada 1 (satu) Penyedia oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

2) Permintaan Penawaran

Permintaan Penawaran adalah sistem Pengadaan dengan berbelanja/membayar pribadi dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

3) Lelang

Lelang yaitu tata cara penyeleksian Penyedia untuk semua pekerjaan yang mampu disertai oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.

pengumuman Lelang, pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang, pendapatan Dokumen Penawaran, penilaian penawaran, Negosiasi, dan penetapan pemenang dijalankan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Transaksi dengan Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pekerjaan, dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur selaku pelaksana acara budget dengan Penyedia.

jenjang nilai Pengadaan arang/Jasa di Desa lewat Penyedia adalah selaku berikut:

Pembelian Langsung Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan sampai dengan Rp 10 juta rupiah.
Permintaan Penawaran Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan sampai dengan Rp 200 juta rupiah.
Lelang Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan di atas Rp 200 juta rupiah.

Untuk lebih terang dan detil wacana pengadaan barang/jasa di desa, sahabat juragan berdesa bisa berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Semoga tulisan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa..
download image