Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sistem Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

download image
Tata Cara Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor  Tata Cara Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Penjelasan tentang Perangkat Desa adalah bagian staf yang menolong kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kerjasama yang bernaung dalam sekretariat Desa, dan bagian penunjang tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi tolok ukur umum dan persyaratan khusus sebagaimana dikontrol dalam (Pasal 2 ayat 1).

Persyaratan Umum Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:
  1. Pendidikan paling rendah sekolah menengah lazim atau sederajat,
  2. Berusia 20 tahun hingga dengan 42 tahun, dan
  3. Memenuhi kelengkapan standar manajemen.
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Desa, terdiri atas:
  1. Kartu tanda penduduk;
  2. Surat informasi tanda penduduk;
  3. Surat pernyataan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibentuk oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  6. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau
  7. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  8. Akte kelahiran atau surat informasi kenal lahir;
  9. Surat keterangan bertubuhsehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
  10. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
Persyaratan khusus Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017

Persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 67 Tahun 2017 yakni patokan yang bersifat khusus dengan mengamati hak asal seruan dan nilai sosial budaya masyarakat desa setempat dan syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Mutasi Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017

Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 67 Tahun 2017 adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dijalankan oleh kepala desa selaku upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayananan di Desa.

Mutasi perangkat desa dilaksanakan dalam rangka adaptasi struktur baru organisasi pemerintahan desa yang diatur oleh pemerintah lewat Permendagri 67 Tahun 2017.

Pergantian atau roling jabatan perangkat desa merupakan dinamika dalam suatu organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja dan penyegaran jabatan.

Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa atau roling jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap penduduk desa.

Pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu mesti sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ini dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas ajakan sendiri, dan ketiga karena diberhenti.

Perangkat desa yang diberhentikan alasannya adalah:
  1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Berhalangan tetap;
  4. Tidak lagi memenuhi kriteria selaku perangkat desa, dan
  5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
  6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan terhadap camat paling lambat 14 hari sesudah ditetapkan. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimaana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 ihwal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:
  1. Kepala Desa mampu membentuk Tim yang terdiri dar seorang ketua, seorang sekretaris dan sekurang-kurangnyaseorang anggota;
  2. Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan kandidat Perangkat Desa yang dikerjakan oleh Tim;
  3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal kandidat Perangkat Desa dikerjakan paling usang 2 (dua) bulan sesudah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal kandidat Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kandidat dikonsultasikan oleh Kepala Desa terhadap Camat;
  5. Camat menunjukkan usulan tertulis kepada kandidat Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa kesepakatan atau penolakan berdasarkan kriteria yang diputuskan;
  7. Dalam hal Camat memberikan kesepakatan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa ihwal Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  8. Dalam hal usulan Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali kandidat Perangkat Desa.
Demikianlah penjelasan singkat ihwal Aturan yang mengatur perihal Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Semoga Tulisan Ini Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa..
download image