Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sistem Pembentukan Tubuh Kerja Sama Antar Desa Dalam Permendagri 96/2007

Tata Cara Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa Dalam Permendagri  Tata Cara Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa Dalam Permendagri 96/2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Bab IV Pasal 11 perihal Badan Kerja Sama Antar Desa dijabarkan sebagai berikut:
  • Dalam rangka pelaksanaan kolaborasi antar-Desa dapat dibuat BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa lewat mekanisme Musyawarah antar-Desa.
  • BKAD terdiri atas: a. pemerintah Desa; b. anggota tubuh permusyawaratan Desa; c. lembaga kemasyarakatan Desa; d. lembaga Desa lainnya; dan e. tokoh penduduk dengan mempertimbangkan keadilan gender.
  • Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
  • BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.
Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut:

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11mempunyai tugas mengelola kolaborasi antar-Desa, meliputi merencanakan, melakukan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

Demikianlah penjelasan tentang Tata Cara Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana yang penulis ringkas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa. Semoga artikel singkat ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa.

Selengkapnya: Silakan pelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa. UNDUH DISINI
download image