Syarat Pembentukan Desa Gres Dalam Uu 6/2014

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) hingga ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan perihal syarat pembentukan desa gres mulai dari ayat 1 hingga dengan ayat 8 berikut ini:

• Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) abjad a merupakan langkah-langkah mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
• Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan menimbang-nimbang prakarsa penduduk Desa, asal seruan, adat istiadat, keadaan sosial budaya penduduk Desa, serta kemampuan dan kesempatanDesa.

 a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; 

b. jumlah penduduk, adalah:

1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
2. daerah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
5. daerah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
6. kawasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

c. wilayah kerja yang mempunyai susukan angkutanantarwilayah;

d. sosial budaya yang mampu membuat kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adab istiadat Desa;

e. mempunyai kesempatanyang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penunjang;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan derma yang lain bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan.

• Dalam daerah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal undangan, budpekerti istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
• Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjakan melalui Desa persiapan.
• Desa antisipasi ialah bab dari daerah Desa induk.
• Desa antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)mampu ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
• Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan menurut hasil evaluasi.

Demikianlah penjelasan wacana Syarat Pembentukan Desa Baru sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa yang Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia,DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Selengkapnya: DOWNLOAD UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UNDUH DISINI

Berbagi :