Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tahapan Dan Patokan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020

download image
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun  Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020

Pada Bagian Kedua Pasal 23, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 wacana Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diterangkan bahwa:
  1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
  2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa. 
  3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota. 
  4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);  tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat ahad keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen). 
  5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:  tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). 
  6. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ialah status Desa hasil penilaian yang dijalankan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. 
Selanjutnya pada Pasal 24, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dijelaskan bahwa:

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA sebagaiKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen tolok ukur penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
  • tahap I berupa: peraturan bupati/wali kota mengenai sistem pembagian dan penetapan detail Dana Desa setiap Desa; peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 
  • tahap II berupa: laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun budget sebelumnya; dan laporan realisasi peresapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata­ rata realisasi absorpsi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menawarkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 
  • tahap III berupa: laporan realisasi peresapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menawarkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menawarkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan  laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 
  • Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen standar penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan: 
  • tahap I berupa: peraturan bupati/wali kota perihal sistem pembagian dan penetapan detail Dana Desa setiap Desa; peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 
  • tahap II berupa: laporan realisasi peresapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran Dana Desa tahap I menawarkan rata­ rata realisasi absorpsi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran memberikan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan  laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 
  • Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter a angka 3 dan ayat (2) abjad a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampa1an dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  • Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter b angka 2 dan karakter c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh aktivitas. 
  • Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b dan abjad c dan ayat (2) karakter b dijalankan sesua1 dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. 
  • Dokumen kriteria penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengirim yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk. 
  • Dokumen patokan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy). 
  • Dokumen elektronika (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
Selanjutnya pada Pasal 25, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diterangkan bahwa: 

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran terhadap bupati/wali kota, dengan ketentuan:
  • tahap I berupa peraturan Desa perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
  • tahap II berupa: laporan realisasi perembesan dan capa1an keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan laporan realisasi absorpsi dan capaian keluaran Dana Desa tahap I memperlihatkan rata­ rata realisasi absorpsi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran memberikan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 
  • tahap III berupa: laporan realisasi perembesan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II memberikan rata-rata realisasi perembesan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capa1an keluaran memberikan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan  laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun budget sebelumnya. 
Dalam rangka penyampaian dokumen patokan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen patokan penyaluran terhadap bupati/wali kota, dengan ketentuan:
  1. tahap I berbentukperaturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  2. tahap II berupa: laporan realisasi peresapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun budget sebelumnya; laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menawarkan rata­ rata realisasi perembesan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capa1an keluaran memperlihatkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan  laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 
Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan abjad c angka 1 dan ayat (2) abjad b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh aktivitas.

Penyusunan laporan realisasi absorpsi dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijalankan sesuai dengan tabel tumpuan data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen standar penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi perembesan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota memberikan dokumen patokan penyaluran atas Desa yang pantas salur terhadap Kepala KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap ahad.

Dalam hal tabel acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menyanggupi keperluan input data, kepala Desa memberikan pergeseran tabel acuan terhadap bupati/wali kota untuk dilaksanakan pemutakhiran.

Perubahan tabel acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya pada Pasal 26, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diterangkan bahwa:
  1. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan dokumen patokan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun budget, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara .
  2. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun budget selanjutnya. 
Demikianlah klarifikasi tentang sebagaimana yang penulis salin dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2020. Semoga bermanfaat. Salam Juragan Berdesa..

Selengkapnya ihwal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dapat anda donwload DISINI
download image