Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Bpd Dalam Uu 6/2014

download image
Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah BPD dalam UU  Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah BPD dalam UU 6/2014

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan legislatif di tingkat desa yang dipilih oleh penduduk untuk menenteng aspirasi masyarakat di masing-masing dusun..

Berdasarkan ketentuan pasal 65 dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa disebutkan bahwa Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa adalah selaku berikut:
  1. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  2. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  3. pengambilan keputusan dijalankan dengan cara musyawarah guna meraih mufakat;
  4. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara pemungutan bunyi;
  5. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam karakter d dinyatakan sah bila disetujui oleh paling sedikit 1⁄2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  6. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibentuk oleh sekretaris BPD.
Ketentuan lebih lanjut tentang BPD dikontrol dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Demikianlah penjelasan ihwal Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dikelola dalam pasal 65 dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa. Semoga tulisan singkat ini berguna. Salam juraganberdesa,

Selengkapnya silakan anda Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa. DOWNLOAD DISINI
download image