Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Menurut Peraturan Lkpp Nomor 12 Tahun 2019

Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Menurut Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 perihal Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa diterangkan bahwa:

TPK terdiri dari unsur:

1. Perangkat Desa;
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
3. Masyarakat.

TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.

Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK mampu ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Organisasi TPK terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

Tugas TPK dalam Pengadaan yakni Sebagai berikut:

1. melaksanakan Swakelola;
2. menyusun dokumen Lelang;
3. mengumumkan dan melakukan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
4. menentukan dan memutuskan Penyedia;
5. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan terhadap Kasi/Kaur; dan
6. mengumumkan hasil acara dari Pengadaan.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dijalankan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang bisa dan memahami teknis aktivitas/pekerjaan konstruksi.

TPK mampu diberikan honorarium yang besarannya memperhatikan kesanggupan keuangan Desa.

Demikianlah penjelasan perihal Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Menurut Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Semoga Penjelasan ini berfaedah. Salam Juragan Berdesa...

Selengkapnya: Donwload Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 wacana Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. DISINI

Berbagi :