Tugas, Kewenangan, Hak, Kewajiban Larangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014

Tugas Kades diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 6 tahun 2014 wacana Desa, yang menyatakan:

“Kades bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Kewenangan Kades

Sementara untuk melakukan peran tersebut, Kades memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diputuskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. menetapkan Perdes;
4. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
5. membina kehidupan masyarakat Desa;
6. membina ketenteraman dan ketertiban penduduk Desa;
7. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna mengembangkan kemakmuran penduduk Desa;
8. membuatkan sumber PAD;
9. memutuskan APBDes;
10. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya supaya mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran penduduk Desa;
11. berbagi kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. melaksanakan wewenang lain yang cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan; dan
15. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Hak Kades

Dalam rangka melakukan tugasnya, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa mengontrol bahwa Kades berhak:

1. mengajukan rancangan dan memutuskan Perdes;
2. merekomendasikan SOTK Pemerintah Desa;
3. menawarkan mandat pelaksanaan tugas dan keharusan yang lain terhadap perangkat Desa.
4. menerima pelindungan aturan atas kebijakan yang dikerjakan; dan
5. mendapatkan SILTAP, pertolongan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Kewajiban Kades

Selanjutnya Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 6 tahun 2014 ihwal Desa menentukan keharusan Kades, Sebagai berikut:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
3. mengembangkan kemakmuran penduduk Desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-seruan;
5. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN;
6. melakukan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. menyelenggarakan manajemen Pemerintahan Desa yang bagus;
8. menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. melakukan permasalahan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
10. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
11. menyebarkan perekonomian penduduk Desa;
12. menyelesaikan pertikaian penduduk di Desa;
13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. memberikan isu kepada masyarakat Desa;
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. mempekerjakan penduduk dan lembaga kemasyarakatan di Desa.

Selain itu, berdasarkan Pasal 27, Undang-Undang 6 tahun 2014 ihwal Desa Kades berkewajiban selaku berikut:

1. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap final tahun budget terhadap Bupati/Walikota;
2. memperlihatkan dan/atau menyebarkan isu penyelenggaraan pemerintahan (IPPD) secara tertulis terhadap masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
3. menunjukkan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan (LKPPD) secara tertulis terhadap BPD setiap simpulan tahun budget; dan
4. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada selesai masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

Larangan Bagi Kades

Larangan bagi Kadesdijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa selaku berikut:

1. merugikan kepentingan biasa ;
2. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
3. melakukan langkah-langkah diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan penduduk tertentu;
4. membuat keputusan yang mampu menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kalangan tertentu;
5. melakukan KKN, mendapatkan uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau langkah-langkah yang mau dilakukannya; 
6. melaksanakan langkah-langkah yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
7. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
8. menjadi pengurus partai politik;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota dewan perwakilan rakyat RI, DPD RI, DPRD atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang diputuskan dalam peraturan perundangan-permintaan;
10. meninggalkan peran selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa argumentasi yang terperinci dan tidak mampu dipertanggungjawabkan;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye penyeleksian umum dan/atau penyeleksian kepala kawasan.

Demikianlah sekelumit klarifikasi substansi Undang-Undang 6 tahun 2014 wacana Desa, khususnya perihal tugas, kewenangan, hak, kewajiban dan larangan bagi Kades. Untuk mengenali bahan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa, dapat diunduh di SINI

Berbagi :