Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tugas, Kewenangan, Hak, Kewajiban Larangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014

 Kewajiban Larangan Kepala Desa Menurut Undang Tugas, Kewenangan, Hak, Kewajiban Larangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang 6 tahun 2014

Tugas Kades diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 6 tahun 2014 wacana Desa, yang menyatakan:

“Kades bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Kewenangan Kades

Sementara untuk melakukan peran tersebut, Kades memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diputuskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain:
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. menetapkan Perdes;
  4. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  5. membina kehidupan masyarakat Desa;
  6. membina ketenteraman dan ketertiban penduduk Desa;
  7. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna mengembangkan kemakmuran penduduk Desa;
  8. membuatkan sumber PAD;
  9. memutuskan APBDes;
  10. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya supaya mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran penduduk Desa;
  11. berbagi kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. melaksanakan wewenang lain yang cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan; dan
  15. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
Hak Kades

Dalam rangka melakukan tugasnya, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa mengontrol bahwa Kades berhak:
  1. mengajukan rancangan dan memutuskan Perdes;
  2. merekomendasikan SOTK Pemerintah Desa;
  3. menawarkan mandat pelaksanaan tugas dan keharusan yang lain terhadap perangkat Desa.
  4. menerima pelindungan aturan atas kebijakan yang dikerjakan; dan
  5. mendapatkan SILTAP, pertolongan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
Kewajiban Kades

Selanjutnya Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 6 tahun 2014 ihwal Desa menentukan keharusan Kades, Sebagai berikut:
  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  3. mengembangkan kemakmuran penduduk Desa;
  4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-seruan;
  5. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN;
  6. melakukan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  7. menyelenggarakan manajemen Pemerintahan Desa yang bagus;
  8. menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  9. melakukan permasalahan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  10. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  11. menyebarkan perekonomian penduduk Desa;
  12. menyelesaikan pertikaian penduduk di Desa;
  13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  14. memberikan isu kepada masyarakat Desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  16. mempekerjakan penduduk dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
Selain itu, berdasarkan Pasal 27, Undang-Undang 6 tahun 2014 ihwal Desa Kades berkewajiban selaku berikut:
  1. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap final tahun budget terhadap Bupati/Walikota;
  2. memperlihatkan dan/atau menyebarkan isu penyelenggaraan pemerintahan (IPPD) secara tertulis terhadap masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
  3. menunjukkan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan (LKPPD) secara tertulis terhadap BPD setiap simpulan tahun budget; dan
  4. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada selesai masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
Larangan Bagi Kades

Larangan bagi Kadesdijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa selaku berikut:
  1. merugikan kepentingan biasa ;
  2. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  3. melakukan langkah-langkah diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan penduduk tertentu;
  4. membuat keputusan yang mampu menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kalangan tertentu;
  5. melakukan KKN, mendapatkan uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau langkah-langkah yang mau dilakukannya; 
  6. melaksanakan langkah-langkah yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  7. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  8. menjadi pengurus partai politik;
  9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota dewan perwakilan rakyat RI, DPD RI, DPRD atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang diputuskan dalam peraturan perundangan-permintaan;
  10. meninggalkan peran selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa argumentasi yang terperinci dan tidak mampu dipertanggungjawabkan;
  11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  12. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye penyeleksian umum dan/atau penyeleksian kepala kawasan.
Demikianlah sekelumit klarifikasi substansi Undang-Undang 6 tahun 2014 wacana Desa, khususnya perihal tugas, kewenangan, hak, kewajiban dan larangan bagi Kades. Untuk mengenali bahan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa, dapat diunduh di SINI
download image