Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tuha Peut Dilarang Jadi Supplier Apalagi Pelaksana Proyek Gampong

Tuha Peut Dilarang Jadi Supplier Apalagi Pelaksana Proyek Gampong Tuha Peut Dilarang Jadi Supplier Apalagi Pelaksana Proyek Gampong

Apakah Tuha Peut boleh mengatasi proyek dan menjadi supplier materi-materi material untuk pembangunan Gampong ?.

Jika kita membuka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri 110 tahun 2016 ihwal Badan Permusyawaratan Desa bahwa Tindakan di atas terang tidak diperbolehkan.

Selain melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 64 karakter (a), (b), (c) dan (g), juga melanggar Permendagri 110 tahun 2016 pasal 26 karakter (a), (b), (c) dan (g) yang menjadi larangan anggota Tuha Peut .

Untuk lebih lengkapnya tentang apa saja larangan anggota Tuha Peut . Saya akan kutipkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa saja.

Karena isi larangan anggota Tuha Peut yang terkandung dalam Undang-Undang Desa dan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sama persis cuma berlainan pasal saja.

Inilah daftar larangan anggota Tuha Peut yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 64 aksara (a) sampai dengan (i).

Anggota Lembaga Tuha Peut dihentikan:
  • Merugikan kepentingan biasa , meresahkan sekelompok masyarakat Gampong, dan mendiskriminasikan warga atau kalangan masyarakat Gampong,
  • Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendapatkan duit, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau langkah-langkah yang hendak dilakukannya,
  • Menyalahgunakan wewenang,
  • Melanggar sumpah/kesepakatan jabatan,
  • Merangkap jabatan sebagai Keuchiek dan perangkat Gampong,
  • Merangkap selaku anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-ajakan,
  • Sebagai pelaksana proyek Gampong,
  • Menjadi pengurus partai politik, dan/atau
  • Menjadi anggota dan/atau pengelola organisasi terlarang.
Kalau kita melihat abjad (a), (b), (c) dan (g) seperti apa yang termuat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa di atas.

Sudah sangat jelas ya bahwa anggota Tuha Peut itu dilarang sebagai pelaksana proyek Gampong terlebih menjadi supplier pengadaan barang/jasa.

Karena kita tahu bahwa untuk pelaksana budget pengelola keuangan Gampong sebagaimana dikontrol dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Gampong itu dijabat oleh Sekretaris Gampong sebagai koordinator, Kasi dan Kaur sebagai pelaksana acara, serta bendaharawan dijabat oleh Kaur Keuangan.

Sedangkan, untuk pengadaan barang/jasa sendiri dikerjakan oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ).

Hal telah dikelola dalam Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa, yang isinya sebagai berikut :

Kaur dan Kasi dalam melakukan peran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) mampu dibantu oleh tim yang melakukan kegiatan barang/jasa yang sebab sifat dan jenisnya tidak mampu dijalankan sendiri.
download image